Ibu Kota Indonesia

Dalam Undang- undang tahun 1964 nomer sepuluh secara konstitusional, menyatakan bahwa ibu kotaIndonesia adalah Jakarta. Sudah lama sejak zaman Hindia Belanda, pemerintahannya berpusat dan beroperasi disana. Konon sempat ada pemikiran untuk mengubah areanya ke wilayah Bandung saat abad ke dua puluhan. Akan tetapi belum terlaksana, dan Batavia tetap menjadi pilihan, seban dahulu telah terjadi perang dunia ke 2. Sehingga masyarakat banyak yang mengalami depresi berat, jadi tidak terwujud.

Pada waktu dekat ini presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa ibu kota Indonesia akan segera pindah. Tempat pilihan pemindahannya yaitu di area Kalimantan Timur, serta akan direalisasikan pada akhir tahun 2019 ini. Keputusan pindahnya ke luar Jawa sudah dituliskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan telah diumumkan saat tanggal 29 April 2019 kemarin ketika rapat terbatas pemerintah.

Keputusan Presiden Jokowi Mengenai Pemindahan Ibu Kota

Mengenai pemindahan ibu kota Indonesia, keputusan presiden Joko Widodo menegaskan pada tanggal dua puluh enam Agustus 2019, bahwasanya Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser UtaraKalimantan Timur akan dijadikan area administratif  negara. Menurut beliau wilayah tersebut sangat cocok  untuk beroperasinya kegiatan pemerintahan.

Mengapa beliau bapak Joko Widodo, menginginkan pindahnya ibu kota Indonesia Jakarta sudah terlalu berat kabarnya. Disana sudah banyak orang dan kegiatan, seperti adanya supermarket, pusat keuangan, bisnis, jasa, dan perdagangan. Tujuannya agar fokus memajukan negara ini, sehingga tak ketinggalan dengan negara tetangga, dan supaya mengurangi kemacetan disana.

Dampak Pemindahan Ibu Kota

Ternyata dampak pemindahan ibu kota Indonesia, antaralain yaitu hampir semua lembaga pemerintahan serta institusi merasakan pindah juga ke area yang baru. Contohnya DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu gedungnya juga menjadi kosong nantinya, namun tidak akan digunakan untuk keperluan swasta.

Kabarnya nanti ketika ibu kota Indonesia berpindah ke Kalimantan,gedungnya akan tetap dipakai negara bukan swasta. Adapun itu untuk pelatihan politik, dan kepentingan legislatif. Hal ini sudah diputuskan oleh Ketua Tim Kajian dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR.

Rencana Pemanfaatan MPR, DPR, dan DPD Jika Ibu Kota Pindah

Jika ibu kota Indonesia jadi pindah ke Kalimantan, rencananya gedung MPR, DPR, dan DPD akan dimanfaatkan untuk pusat pendidikan. Disana dipakai sebagai sekolah parlemen, seperti pelatihan politik, sekolag pegawai, pembelajaran keterampilan, dan sebagainya. Sehingga negara kita menjadi punya suatu lembaga yang berguna sebagai pembenahan calon pejabat atau anggota parlemen.

Dengan rencana yang sedemikian rupa sehingga calon anggota parlemen nantinya menjadi lebih siap bertugas, karena sudah mengikuti pelatihan khusus DPR maupun DPRD. Apabila ibu kota Indonesia pindah, maka gedung MPR tidak akan terabaikan, katena sudah ada pandangan pemanfaatannya.

Ibu Kota Pindah ASN Khawatir

Para ASN (Aparatur Sipil Negara) sedikit merasa khawatir apabila ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur. Salah satu alasannya yaitu jauh dari pusat perekonomian, seperti mall, tempat bisnis, jauh dari keramaian, dan lainnya. Sebab di area tersebut tergolong kotanya kecil, dan kebanyakan dari mereka kurang yakin fasilitas pendidikan, perbelanjaan, dan kesehatan tak sekumplit di Jakarta. Selain itu ada juga pengakuan dari Rustan Ibnu Abbas Kompasianer, bahwasanya beliau sudah pernah pindah kontrakan sebanyak lima kali. Hal tersebut membuatnya merasa capek, dan kurang nyaman. Dirinya takut para ASN juga merasakan kejadian yang sama apabila ibu kota Indonesia jadi berpindah.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *